MayDay Fiesta 2025 di Polda NTT, Buruh Sampaikan Aspirasi Langsung ke Pemerintah dan Institusi Terkait

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan MayDay Fiesta 2025 dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional di Lapangan Hitam Polda NTT, Kota Kupang, Kamis (1/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pekerja dan buruh untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan tuntutan secara langsung kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
Kapolda NTT Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, SH., MA, membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengurus dan anggota Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Ia menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk membangun komunikasi terbuka dan menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara damai dan bermartabat.

“Kita hadir di sini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mendengar dan mencari solusi. Semoga pertemuan ini menjadi berkat dan jawaban atas persoalan yang ada,” ujar Kapolda dalam sambutannya.

Acara yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini dihadiri berbagai pejabat penting, antara lain Danlanud Eltari Kupang, Danlantamal VII Kupang, Wakapolda NTT, perwakilan Korem 161/WS, Kabinda NTT, Sekda Provinsi NTT, Wakajati NTT, Kepala BPJS, KSOP, perwakilan APINDO, serta para pemimpin serikat pekerja.
Dalam sesi diskusi, berbagai keluhan mencuat dari para perwakilan buruh. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, diskriminasi dalam proses seleksi P3K, keterlambatan pembayaran hak, hingga tidak adanya perlindungan BPJS bagi sejumlah pekerja.
Keluhan juga datang dari sopir taksi pelabuhan, guru honorer, tenaga medis sukarela, serta pekerja sektor pendidikan dan transportasi.
Perwakilan buruh juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Gubernur NTT, Walikota Kupang, dan DPRD setempat.
“Kami merasa diabaikan, padahal kami membawa suara ribuan pekerja,” ujar Daud Mboi, Ketua SBSI NTT.
Menanggapi hal ini, Kapolda NTT berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima. Ia meminta agar data dan dokumen resmi segera diserahkan agar dapat difasilitasi dengan instansi terkait.

“Kami tidak bisa menyelesaikan masalah jika hanya berdasarkan asumsi. Fakta dan data yang akurat sangat diperlukan. Dan apabila ada oknum Polri yang menyalahgunakan kewenangannya, silakan laporkan langsung kepada saya,” tegas Kapolda.

Kepala KSOP juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera meluncurkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur zona dan tarif resmi bagi taksi pelabuhan, termasuk membuka pendaftaran bagi taksi nonresmi agar mendapatkan legalitas.
Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya secara resmi, sehingga klaim sulit diproses.
Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan dan mendampingi buruh dalam proses administratif.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pemerintah, penyerahan dokumen tuntutan buruh, dan foto bersama.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat solidaritas.